®KOMPAS GL🌎BAL NEWS.com

BERDIRINYA PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT.PPSP TIDAK PERLU MELIBATKAN DPRD.
DINILAI KADIS PERIJINAN H.P.DAULAY (mantan) TELAH MENGANGKANGI KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 118.44/594/kpts/2015 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG "rencana tata ruang wilayah kabupaten labuhan batu 2015 - 2035".


®KOMPAS GL🌎BAL News.Com

Ranto Prapat l.batu.

PT.PPSP yaitu pabrik pengolahan sawit yang telah menjadi polemik yang berdiri di kelurahan Pulo Padang kecamatan Ranto Utara kabupaten labuhan batu dimana masyarakat merasa telah terusik ketenangan dan ketentraman nya.

Dinilai saat perencana berdirinya PT.PPSP sehingga dapat berdiri saat ini yang terus dan telah beroperasi meski terus mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar dan mahasiswa beserta gabungan masyarakat peduli lingkungan. Sehingga bertambah banyak prosedur proses nya telah mengangkangi Keputusan Gubernur Nomor 188.44/594/kpts/2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhan batu 2015-2035.
 
Saat ini unjuk rasa yang meminta tutup nya pabrik kelapa sawit PT.PPSP Pulo Padang terus disuarakan dan menjadi perhatian publik.Oleh karena itu
Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu mengundang Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pulo Padang untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan DPRD dan Lintas Komisi I, II, III, IV pada hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wib bertempat diruang Rapat Komisi 1 DPRD Labuhan Batu Sekaligus untuk merespons Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pulo Padang Melawan (AMMPPM) Nomor : 003/MPL&MPPM/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu.

Kegiatan RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Labuhan Batu, Meika Rianti Siregar dan didampingi oleh Wakil Ketua I, Abdul Karim Hasibuan, Wakil Ketua II, Burhanuddin Harahap, dan beberapa anggota DPRD dari setiap Komisi seperti Sudin Satia Raja Harahap, Fauzi, Saptono, Rudi Saragih , Mat Noor Ritonga, dan beberapa anggota Dewan lainnya.






Abdul Karim Hasibuan, Wakil Ketua I DPRD dan juga merupakan dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan dengan tegas bahwa ia dan Fraksi Gerindra dari awal mula pabrik PT. PPSP berdiri sampai saat ini tetap konsisten menolak keras atas berdirinya Pabrik yang bukan di tempat yang sudah diatur oleh Peraturan yang ada.
Saya merupakan salah satu orang yang ikut merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhan batu 2015-2035. Oleh karena itu, Pabrik PT. PPSP sudah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh DPRD Labuhan Batu, untuk itu segera melakukan RDP kembali dan memanggil Dinas Perizinan Labuhan Batu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Polres Labuhan Batu, Kodim 0209 Labuhan Batu, Satpol PP, Perusahaan Manajemen, Mahasiswa dan Masyarakat Pulo Padang. Disitu kita akan kupas habis jika mereka memegang izin, menunjukkan izin apa yang mereka peroleh dan peruntukannya untuk apa. Setelah RDP tersebut baru kami keluarkan Rekomendasi terhadap Pabrik tersebut. Ucap wakil DPRD Labuhan batu Abdul Karim Hasibuan.

Tidak senada dengan ungkapan H.P.DAULAY mantan kadis perijinan yang pada saat itu mengeluarkan ijin rekomedasi pendirian PKS PT.PPSP Pulo Padang. Di saat wartawan media online KOMPAS GLOBAL News meminta klarifikasi mengenai ijin berdirinya PKS di kelurahan Pulo Padang kecamatan Ranto Utara melalui pesan singkat WhatsApp, mantan kadis perijinan H.P.DAULAY yang pada saat itu telah mengeluarkan ijin berdirinya PKS PT.PPSP pada saat ini mengatakan " TIDAK PERNAH ADA TUGAS DPRD(Ketua DPRD) UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERSETUJUAN / REKOMEDASI PENDIRIAN PKS.

Dengan ungkapan mantan kadis perijinan H.P.DAULAY dinilai Pemkab labuhan batu yang saat itu di pimpin bupati nya H.PQNGONAL HARAHAP yang tersandung korupsi dan di tangkap KPK itu dan yang di duga adalah pemilik asli PKS PT.PPSP, dinilai pada saat itu tidak perlu melibatkan DPRD kabupaten labuhan batu dalam mengambil keputusan dalam hal pendirian PKS di kecamatan Ranto Utara yang dimana DPRD sebagai lembaga pengesahan peraturan Perda yang di ajukan oleh setiap pemerintah kabupaten di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 

Tutup.
*DK/REDAKSI*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOMPAS GLOBAL News.com._TERUNGKAP KASUS PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN ORANG DEKAT DARI HAKIM PENGADILAN YAMG BISA MENGURUS RINGAN HUKUMAN

Gambar
Ranto Prapat L.Batu KOMPAS GLOBAL News.com._Polres labuhan telah berhasil mengamankan seorang berinisial UCK TKU beralamat kelurahan soeldengan kecamatan Ranto selatan kabupaten labuhan batu.Tersangka diamankan prihal adanya laporan atas nama tersangka UCK TKU telah melakukan penggelapan sejumlah uang kurang Rp 23.000.000.degan pengakuan tersangka adalah sebagai orang dekat ketua pengadilan negri Ranto Prapat yang sebagai hakim ketua dalam sidang kasus orang tua korban dari KARIM DALIMUNTHE. Sebelum korban bernama KARIM DALIMUNTHE yang mengaku orang tuanya sedang tersandung pekara hukum yang sama tidak pernah melakukan seperti tuduhan yang dituduhkan kepada orang tuanya dimana sidang nya akan degelar selanjut nya korban KARIM DALIMUNTHE memberi keterangan nya di hadapan juper/penyidik RUDI HARAHAP. korban menerangkan kronologis terjadinya korban bisa mengalami penipuan/penggelapan yang di alaminya yang dilakukan tersangka berinisial UCK TKU.  Mulanya pelaku berinisial UCK TKU mengh...
Read more »

KOMPAS GLOBAL News.com._SATUAN NARKOBA POLRES LABUHAN BATU KEMBALI MEMBUKTIKAN KESERIUSAN NYA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI WILKUM NYA

Gambar
Ranto Prapat L.batu KOMPAS GLOBAL News.com._Polres Labuhan batu kembali berhasil mengungkap predaran NARKOTIKA jenis sabu-sabu di wilayah hukumnya, melalui unit satuan narkoba nya telah berhasil menangkap dan mengamankan dua orang yang terduga pemilik dan sekaligus pengedar NARKOTIKA jenis sabu-sabu di suatu wilayah perumahan matoa perlayuan kecamatan Ranto Utara. Kamis 11 juli 2024 pukul 22³⁰ wib. Di lokasi perumahan tersebut satnarkoba polres labuhan batu berhasil mengamankan dua orang tersangka bersama barang buktinya. Dua tersangka yang berhasil di amankan tesebut berinisial RDR alias RUDI SIREGAR(41thn)yang di ketahui selama ini berprofesi sebagai wartwan di salah satu media online juga pernah di tetap kan menjadi daftar pencaharian orang (DPO) dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil yang berkedok sebagai penyewa dan seorang tersangka yang lainnya lagi berinisial RN(36thn). Kedua tersangka berikut barang buktinya berupa dua bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba...
Read more »

SIDANG FERY RITONGA DI TUNDA, PENGACARA IBU RIA,SH. TIDAK SIAP. "DUGAAN KARENA TIDAK ADA ANGKANYA", JPU SUSI, SH. KELIHATAN LOYO TIDAK SEMANGAT.

Gambar
Ranto Prapat L.Batu. Kompas global news.com_.Hanya kurang dari 10 menit, Hakim Tomy kembali mengetok Palu pertanda sidang Ferry yang dinilai sejumlah pemerhati hukum dari akademisi, mahasiswa dan ormas diduga menjadi korban lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di sejumlah instansi APH LABUHAN BATU Sumut. Demikian pernyataan para mahasiswa dan ormas usai sidang tgl 5/8-2027, dimana Ferry dituduh selaku pemilik sabu, padahal menurut fakta persidangan yang dinilai kurang seimbang bahwa SABU 0,9 G itu adalah milik oknum Aparat yang disebut sebut masih DPO. ” Iya, kami minta Jaksa dan hakim menegakkan hukum sesuai KUHAP dan KUHP milik negara Indonesia,” Bagaimana kami bisa percaya akan nurani oknum hakim ketua saat memutus Ferry nanti , sedangkan beliau memiliki sikap kurang terpuji saat menerima tamu di sofa empuknya di ruang tamu PN Rantauprapat, ketika Oknum hakim itu meninggalkan tamunya tanpa basa basi, tanpa menggunakan adab dan adat Indonesia khususnya sopan santun warga L...
Read more »